Alat Kelancaran Eksekutif Negara

banner 468x60
foto penulis karya opini doc//pribadi-jpn

Oleh : Awe Wiyai Mote (RICAH)
Jayapura, JALAPAPUA Opini, Legitimasi suatu Proposal merupakan hasil penelitian berdasarkan hukum UUD negara RI “Republik Indonesia” Tahun 1945. Proposal adalah kerja kolektif ‘PEJABAT PUBLIK PAPUA’, tentang penghasilan deskripsi tersebut dari pejabat bangsa orang Papua, bisa “curigai” khusus yang berfasilitator oleh (Negara kesatuan Republik Indonesia) Pula yang telah mengambil keputusan komitmen dan mufakat bersama GUBERNUR PAPUA (LUKAS-ENEMBE) bahkan pejabat Papua lainnya, dan “LUK-MEN” sebagai pelaku seorang Papua, identitasnya kriting rambut dan kulit hitam yang sedang mengalami krisis segala dari berbagai ancaman oleh kaum pemberontak merampas hak Ulayat orang lain. 
Mengapa? Sebuah proposal pemekaran tersebut yang disahkan secara bersifat enteng, tertutup, bahkan gratis tanpa mengetahui dasar hukum legalitas lembaga-lembaga yang berwenang serta tidak menilai-nilai kehidupan masyarakat yang ada atau kedepan dan latarbelakang setelah pemecahan wilayah Papua barat? Apabila sesungguhnya pemekaran ini telah bertandatangan dibawahi berarti apakah bukanlah pejabat Papua itu sendiri yang pelaku disebut sebagai korban, pembelah kebenaran demi bangsa Papua yang termarjinal, diskriminatif, Makar, OPM dan lain-lainya, yang akan menyebut dari pihak-pihak militerisme departemen/lembaga yang bersangkutan.
Tanah adalah sumber kehidupan.
Tanah adalah sumber kehidupan orang papua dan disebut sebagai “MAMA” istilah Ibu adalah bahan yang mampu memberikan atau menjaminkan dalam perubahan insan, memanfaatkan peluang dan bahkan merupakan hakikat penempatan setiap ras, suku, dan rakyat, bangsa-bangsa. Apabila tanah terbagi-bagi menjadi beberapa wilayah tentu dibagikan eksistensi manusia dan mengeksploitasi sumber daya alam otomatis krisis. Bahkan pula seolah-olah tidak memberdayakan potensi khasiat dalam sebuah kehidupan sehari-hari rakyat Papua Barat. Saat ini rakyat Papua itu sendiri yang akan menawarkan penolakan pemekaran provinsi dan pemekaran Otsus jilid II.
Pemekaran Undangan-undangan provinsi dan Otsus jilid II tetap dihormati dijunjung tinggi dan prioritaskan dari setiap pejabat Papua, bahkan realitas pejabat tersebut dikerjakan hanya rakyat jadi terpenjara, pemusnahan pembunuhan dan tetap akan tiada henti berlanjut seperti dulu empiris yang akan sehingga berjalan hidup hingga saatnya ini dalam kehidupan rakyat Papua. Apalagi rakyat Papua tidak  dihormati, tidak dihargai, dan tidak memedulikan atas semua perbuatannya, diatas tanah itu sendiri. Untuk itulah, kami seluruh komponen rakyat papua menolak berbagai pemekaran provinsi, daerah, bahkan wilayah disebabkan berdasarkan pemekaran tersebut akan menempatkan atau memposisikan pendoropan Kodam, batalion, sampai pada pos militerismen.
Situasi kini di Papua barat.
Dalam situasi kepanasan di Papua kebijakan pejabat negara pemerintah pusat maupun daerah mengambil kesempatan untuk melanjutkan rancangan proposal undang-undang pemekaran provinsi dan Otsus jilid II, selama rancangan undang-undang tersebut sebagai penanggungjawab atas pandangan kerja kolektif PEJABAT PUBLIK PAPUA “LUKAS-ENEMBE” Akankah kehadiran PEMEKARAN tersebut itu adalah solusi bagi penyelesaian akar persoalan Papua barat dan rakyat jadi sejahtera atau keselamatan segala belenggu belenggu otoritas penguasa yang ada diatas tanah Papua. 
Disaat ini rakyat bangsa Papua sedang mengklaim atas kemerdekaan bangsa Papua barat, sedangkan politik Papua berada di Abang pintu meja perserikat bangsa-bangsa (PBB) oleh sebab itu, jelas bahwa persoalan tanah Papua adalah masalah internasional, dan persoalan Papua adalah masalah hukum internasional, untuk itu, soal kebijakan-kebijakan pribadi demi kepentingan pejabat negara lebih khusus pejabat Papua haruslah paham dan ketahui bahwa semua menuju pemusnahan pelang kepada rakyat Papua, sebetulnya yang akses proposal pemekaran itu tidak layak atas kerja pandangan sekarang dimuka bumi ini.
Lanjutan..!
Katanya Gerakan militer TPN-PB OPM ditegaskan bahwa bentuk apapun pemekaran yang dilakukan sekarang diatas tanah air Papua di kerjainnya oleh pejabat publik harus pelajari sebaik-baiknya atas kejadian peristiwa ini kemudian sebagaimana yang dimaksud oleh anda terutama kerja kolektif termasuk partai politik bahkan gerakan-gerakan lokal lain, hentikan mengingat dengan progresif perkembangan Papua barat sekarang ini.
Pemecahan wilayah meepago itu merupakan nampak akibat terbesar yang kontradiktif dalam relasi akhirnya terjadi perang marganisme kerabat dan lain sebagainya. Walaupun begitu terjadi di kalang tersebut itu akan disebut adalah salah satunya aktor terbesar ialah pejabat negara yang terutama orang Papua yang kerja di lembaga-lembaga wewenang. 
Tentu tapi harus bekerja nyata dalam lembaga yang penuh kewenangan yakni, lembaga yang wewenang seperti lembaga MRP-RI DPD, DPR, LSM dan lembaga-lembaga lain. Namun demikianlah penting kordinasi dalam hal informasi dan komunikasi mengenai rancangan undang-undang proposal pemekaran tersebut hendak layak hadir ketika pembahasan tentang rancangan undang-undang tersebut itu. Tapi Tampa apa yang dimaksud diatas tentu saja ilegal bukan legal dalam ajukan sebuah rancangan pemekaran provinsi dan Otsus jilid II.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-------------------------------------- ----