OPM, TPNPB  

Guna Merebut Kedaulatan: Begini, Pernyataan Panglima West Papua Army WPA,Kami Tidak Akan Berhenti Perang Hingga Papua Merdeka

banner 468x60
Foto istimewa panglima tertinggi west Papua Army WPA Tn jendral R.R Demianus Magai Yogi (doc/TPNPB-OPM-JP)
TOTIO,JALAPAPUA.COM_ Panglima Tertinggi, Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM), Tentara Nasional Papua Barat (TNPB) dan Tentara Revolusi West Papua Barat (TRWP) West Papua Army Jenderal. R.R. Demianus Magai Yogi sudah tegaskan berulangkali bahwa tetap menolak  dialog Jakarta-Papua Versi Indonesia dari LIPI maupun Komisi Nasional HAM Indonesia kedua lembaga yang menawarkan kelompok bersenjata Papua Barat selama ini.Tegasnya.


 Menurut Yogi, dalam konsep TPNPB-OPM,TNPB dan TRWP ,” bukan dialog yang utama, namun sebuah perundingan damai dengan cara yang harus di tempuh adalah sistemik dan sistematis yakni  di dalamnya harus hadir pemerintah Indonesia dan rakyat Papua Barat serta bersedia kelompok bersenjata juga, tapi perlu di awasi UN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau  negara-negara Anggota PBB yaitu Melanesian Spearhead Group (MSG), Pasifik Island Froum (PIF) dan Afrika Carabia Pasifik (ACP)”.


Rimbah Ribut Yogi setuju kata Direktur Eksekutif ULMWP, Markus Haluk, yang terjadi di Papua merupakan masalah politik yang harus diselesaikan secara politik.


 Selama ini menilai peristiwa 10 orang tewas itu sebagai akibat dari ulah pemerintah yang tidak mengedepankan dialog terkait penyelesaian konflik di Bumi Cendrawasih. 


“Tidak bisa masalah politik diselesaikan dengan pembangunan atau kesejahteraan diselesaikan dengan undang-undang, tidak bisa. Jadi para pihak yang berkonflik itu mesti duduk bicara dan diselesaikan secara politik itu baru bisa. Tapi selama itu tidak ada (dialog-red), TNI, Polri, TPNPB, warga sipil baik dari Papua maupun dari Indonesia itu akan tetap senantiasa menjadi korban,” ujar Markus saat dihubungi media KBR, Senin (18/7/2022).


Direktur Eksekutif ULMWP, Markus Haluk mengatakan, pada 30 September 2019 silam, rakyat Papua melakukan aksi semesta melawan rasisme itu, Presiden Joko Widodo, sudah bersepakat untuk berunding dengan kelompok pro referendum seperti ULMWP.



Akan tetapi, kata dia, perundingan atau dialog yang disepakati tidak terlaksana hingga saat ini.

“Perlu diingatkan janji itu kapan ditepati, karena tinggal satu tahun lagi pemilu presiden akan dilakukan,” tuturnya.


Yogi,  menegaskan perundingan pemerintah  Indonesia dan Rakyat Papua Barat adalah jalan keluar menuju  Pengakuan Negara Republik West Papua pada 1 Desember 1961 pernah lakukan proklamasi kemerdekaan Papua pada Konstitusi 1 juli 1971, demi kepentingan bilateral Indonesia dan negara Papua Barat untuk kedepan. 


Apabila Indonesia tidak menanggapi pernyataan tersebut, kami juga akan salur pasukan untuk  mengancam beberapa daerah yang  selama ini diam, sebab Yogi menilai selama ini Indonesia bicara lain main tidak perna melihat kerinduan rakyat Papua Barat yang bertaruan  di mandi dengan darah manusia  setiap hari.


Peristiwa penembakan yang terjadi Nduga 10 orang warga sipil pendatang korban ini hanya sedikit tapi  rakyat Papua Barat 500.000 jiwa orang korban, sehingga kapan masalah Papua bisa selesaikan melalui perundingan damai kalau negara ini punya peduli kemanusiaan itu ada.


Demikian pernyataan ini merupakan suatu memecah masalah membawa satu kesempatan besar untuk menyelesaikan melalui perundingan damai demi kepentingan bilateral negara Indonesia dengan negara Papua Barat kedepan tujuan adalah meninggalkan saling mengampuni kesalahan negara Indonesia terhadap negara Papua Barat sebaliknya juga kata Jend. Rimba Ribut Demianus Magai Yogi West Papua Army.



Pewarta  : maurib Gobai
Editor      : hans

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-------------------------------------- ----