Indonesia Harus Menanggapi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Tragedi 8 Desember Paniai Berdarah

stiker Paniai berdarah (Abet-jp)

OPINI

Penulis : BOAS YOGI
Editor   : Abet Mote

Tragedi 8 Desember di Paniai, Papua, merupakan salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah hak asasi manusia Indonesia. Empat korban tewas dan beberapa lainnya luka-luka akibat penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan pada demonstrasi damai oleh para siswa SMP-SMA yang menuntut POSKO NATAL yang barunya merusak oleh TNI-POLRI tanpa ada titik masalah di kampung Ipakkiye Paniai Timur, Paniai Papua.

Alih-alih menghargai hak asasi manusia para siswa, tindakan aparat keamanan pada saat itu menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar dan memperlihatkan nasib Papua yang lebih luas. Melalui tulisan ini penulis membahas dan berbicara tentang arti penting tragedi 8 Desember di Paniai dan mengapa Indonesia harus segera menanggapinya.

“Pendahuluan”

Indonesia adalah negara yang patut dihargai karena banyak pencapaiannya, baik dalam hal ekonomi atau budaya. Namun, pada saat yang sama, upaya-upaya pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia seringkali menemui hambatan. Tragedi 8 Desember di Paniai, Papua, menjadi satu contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia tersebut, yang harus ditanggapi dan dipecahkan secepat mungkin.

“Kisah Tragedi 8 Desember”

Pada 8 Desember 2014, para siswa SMP-SMA melakukan demonstrasi damai di Paniai, Papua, menuntut POSKO NATAL. Aparat keamanan menanggapi demonstrasi dengan kekerasan, yang menyebabkan kematian 4 siswa dan beberapa orang lainnya terluka. Insiden tersebut menimbulkan rasa sakit dan kehilangan bagi keluarga korban dan lingkungan masyarakat Paniai dan pada umumnya masyarakat Papua.

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia”

Dalam menanggapi tragedi Paniai, Indonesia secara implisit melanggar hak asasi manusia dan menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kehidupan yang lemah. Pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran terhadap martabat manusia dan melanggar prinsip-prinsip dasar dari hak asasi manusia. Indonesia sebagai anggota PBB harus menghormati hak asasi manusia serta menjaga martabat manusia yang ada.

“Pembedaan Hak dalam UUD 1945”

Dalam konstitusi Indonesia, Bivitri menjelaskan, UUD 1945 terdapat dua model hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fullfill), dan melindungi (to protect) terhadap seluruh orang dari mana pun asalnya.

Sedangkan hak warga negara merupakan hak istimewa yang diperoleh khusus oleh warga negara Indonesia saja. Pembedaan hak dalam UUD 1945 tersebut biasanya didahului dengan kata “setiap orang” untuk menjelaskan bahwa itu adalah hak asasi manusia yang beban pertanggungjawaban negara kepada seluruh manusia. Misalnya, ketentuan Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Sementara kata “setiap warga negara” merupakan ketentuan yang menjelaskan pertanggungjawaban negara kepada warga negaranya secara khusus. Misalnya ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

“Memecahkan Masalah”

Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan untuk memecahkan masalah pelanggaran hak asasi manusia, terutama di Papua dan wilayah lainnya di Indonesia. Upaya pemulihan atas tragedi 8 Desember di Paniai, baik dalam hal pembangunan infrastruktur baru, pengungkapan korban, atau pengadilan terhadap pelaku kekerasan harus dilakukan demi keadilan dan sesuai dengan hak asasi manusia. Pemerintah harus memastikan agar kekerasan nantinya tidak lagi terjadi dan hak asasi manusia selalu dihargai di seluruh Indonesia.

“Kesimpulan”

Kematian 4 siswa di Paniai pada 8 Desember menjadi titik penting dalam sejarah hak asasi manusia Indonesia yang melanggar hak asasi manusia. Indonesia harus segera menanggapi masalah ini, menganugerahkan hak asasi manusia untuk semakin dihargai di seluruh Indonesia, dan menghindari terjadinya kekerasan serupa. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa hak asasi manusia tetap berjalan di jalan yang benar dan berkelanjutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *