Aksi, DOB, Papua  

ISI HATI ORANG PAPUA DI BAIK PENOLAKAN DOB.

banner 468x60
Foto saat tahan dan pukul salah satu masa aksi demo oleh TNI dan Polri di jakarta (FERI-JP) 

Oleh: Lewi Pabika
Isu yang hangat di Papua-Indonesia dalam dunia media mapun non-media adalah Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Dalam isu tesebut melibatkan dua pihak yang bertikai atau saling berlawanan yaitu pihak pemeritah Indonesia dan masyarakat asli Papua.  Kedua bela pihak adalah warga negara Indonesia alias pemimpin dan rakyat namun, kenapa ada pertikai diantara kedua pihak? Wah ini  aneh tapi  nyata! Berdasarkan itu, tentu saja kita akan berpikir dan menganalisa bahwa terjadi pertikai karena adanya dua ideologi yang berbeda yaitu ideologi NKRI harga mati dan Papua merdeka harga mati. Sebenarnya itu bukanlah alasan atau jawaban yang tepat terhadap penolakan pemekaran DOB tetapi jika kita melihat dari segi politik memang jelas itu adalah jawabannya. Meskipun demikian, kita jangan hanya melihat dari kulitnya saja lalu menjawab dan menganalisa tanpa mengetahui isiya. Dalam artian bahwa kita jangan menilai orang Papua dari wajahnya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya tetapi kita harus masuk kedalam hati dan perasaan orang Papua terhadap penolakan DOB “kenapa mereka (Masyarakat Asli Papua (MAP)) menolak Pemekaran?. 
Dalam tulisan ini penulis merefleksikan soal isi hati orang Papua terhadap penolakan  DOB berdasarkan aksi-aksi (demo) yang dilakukan oleh beberapa pihak diataranya pihak mahasiswa/i Papua (mahasiswa/i UNCEN pada 8 Maret 2022), masyarakat Papua (seperti masyarakat Lapago pada 10 Maret 2022, di Makwari-Sorong, di Paniai 14 Maret 2022) dan beberapa tempat lain diluar Papua seperti Jakarta 11 Maret 2022. Semua aksi penolakan ini tidak mempunyai aspirasi yang berbeda tetapi aspirasi yang sama mengungkapkannya dalam waktu, situasi dan tempat yang berbeda. Berdasarkan itu penulis merefleksikan dan memaknai apa isi hati orang Papua yang sebenarnya terdahap pemekaran DOB.
Pembahasan
Pembentukan daerah otonomi baru adalah program pemeritah pusat untuk membangun dan mendorong di suatu wilaya. Pembentukan tersebut tentu saja mempunyai aturan bahkan aturan tersebut sudah tercatan dalam undang-undang seperti UU nomor 32 tahu 2004 tetang pemerintah daerah pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “pembentukan daerah harus memehuni syarat administrasi (perseujuan dari DPRD kabupaten/kota, Bupati setempat, walikota yang akan menjadi wilaya provinsi, dan persetujuan DPRD Provinsi induk dan gubernur) teknis, dan wisik kewilayaan ( kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, social politik, kependudukan, laus daerah, pertahanan, keamanan dan factor lain yang memungkinkan terselenggaranya ekonimo)” (https:// travel-news). Berdasarkan UU tersebut pemerintah pusat merasa bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat harus mengadahkan penambahan atau mekarkan provinsi baru. Provinsi baru yang dirancangkan oleh pemerintah pusat adalah provinsi Papua Selatan, provinsi Papua Tengah dan provinsi Papua Daya. Ini hanya provinsi dan belum lagi menyebutkan pemekaran kabupaten-kabupaten baru. 
Rancangan pemekaran daerah otanomi baru ini dapat disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah dareah termasuk beberapa tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini tidak bermaksud untuk semua (wilaya) tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat karena ada para tokoh yng enrima pemekaran dan ada para tokoh yang tidak menerima. Bagi mereka yang menerima  misalnya wilaya Tabi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda menyatakan sikap untuk menerima DOB, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2022 di Sentani. Sementara yang tidak menerima adalah para tokoh mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh intelktual, tokoh agama, tokooh adat tokoh masyarakat, tokoh pelajar dan tokoh perempuan yang adalah pelaku dalam melakukan aksi penolakan DOB di beberapa tempat. 
Jadi, dari sini kita bisa mellihat bahwa dari orang asli Papua melahirkan dua pihak yaitu orang asli Papua (kaum tertentu)  dan Masyarakat Asli Papua (MAP). Orang-orang tertentu yang dimaksudkan disini adalah sering muncul di media social dan bicara banyak untuk menerima pemekaran alias cari muka. Sementara mereka yang dikatakan orang asli Papua adalah sekali-kali muncul secara bersama-sama dalam hal-hal tertentu seperti dalam emonstrasi alias pemerhati negeri. Oleh karena itu, kenapa mereka (MAP) menolak pemekaran?
Berdasarkan refleksi penulis terhadap aksi penolakan, ada beberapa point yang menjadi tolak belakang untuk tidak menerima DOB.  Masyarakat melihat dari segi negativnya saja tanpa memandang segi positif sebab mereka merasa jika kita melihat dari segi positif itu hanya bersifat sementara dan akan merusak kita.  Maka, jawaban atau alasan berikut merupakan isi hati, perasaan, suka duka yang dialami oleh masyarakat kecil.
Pertama, Pemerintah mau menerima karena adanya terjadi trasmigrasi (non-Papua masuk ke wilaya Papua). Hal ini masyarakat Papua mempunyai pengalaman dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam artian bahwa provinsi Papua terletak di wilaya Tabi kabupaten Jayapura, namun realita yang terjadi adalah orang-orang yang milik tanah Tabi dipingirkan, dijauhkan, tidak dihargai bakhan mereka menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Perasaan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Tabi tetapi oleh semua MAP. 
Kedua, kekawatiran  masyarakat ditahun-tahun yang akan datang bahwa akan adanya kehancuran, peniksaan terhadap anak cucu mereka. Hal tersebut bertolak belakang dari tahun 1961 hingga kini, bahwa realitnya kita orang asli Papua terus menerus terjadi teragedi kemanusiaan. Masyarakat tidak mau lagi terjadi hal seperti ini di tanah west Papua.
Ketiga, masyarakat tidak merasa bahwa pemerintah pusat dan daerah banyak janji majis namun ketika jadi pemerintah kenyataanya tidak diwujudkan. Yang diwujudkan adalah kehancuran tanah  kami. 
Keempat, bangsa Papua hanya butuh penyelesaian HAM bukan Pemekaran. 
Orang Papua merasa bahwa Pemekaran akan berujung dalam genosida dan Ekosida karena banyak kabupaten saja banyak konflik apalagi kalo provinsi dimekarkan, mala semakin banyak lagi. 
Itu kami tidak mau! 
Kelima, Masyarakat mengakui bahwa punya anak-anak  yang sarjana tetapi mereka tidak pernah diterima di pemerintahan. Lalu setelah provinsi dimekarkarkan yang kerja, yang menyabat siapa? Nenek moyang kha! Tentu saja orang non-Papua yang menjabat. Yang semacam begini-begini kami tidak mau!
Keenam, masyarakat mengakui bahwa bagi kami NKRI bukan hadir sebagai pemersatu (Behineka Tuggal Ika) tetapi hadir sebagai perusak dan memisahkan kami denngan cara an tidakannya. Maka, kami tidak punya jaminan hidup lagi kepada NKRI. 
Contoh kecil saja  kami punya keluarga lain masih ada di hutan (tepat pengusian) namun nyatanya tidak ditangi oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Ketujuh, masyarakat menyatakan  pemekaran adalah bukan satu-satunya yang kami inginkan, justru pemekaran itu merusak kehidupan kami. Yang kami inginkan adalah enentuan nasib sendiri, kedamaian dan kemerdekaan. “Kasih refendum saja susah sampe, kasih itu, kasih inilah segala macam” (kata, tokoh perempuan Lapago). 
Kedelapan, kami mau kasih hidup sebagai manusia dibelahak dunia lain. Kami tidak mau diperlakukan sebagai bukan manusia. Dalam artian kami tidak mau disiksa, dihina, diperkosa, dibunuh, dan kami tidak mau harta, emas dan kekayaan kami dirampas. Kami jug manusia!
Berdasarkan pembahasan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa bagi pemerintah pusat dan daerah pemekaran adalah suatu hal yang baik yang membawa pembangunan namun bagi masyarakat asli Papua bahwa pemekaran itu adalah sesuatu yang merusak, sesuatu yang akan membuat hidup kita tidak nyaman dan, sesuatu yang akan berdampak buruk dalam kehidupan kami.  Oleh karena itu, 100% orang Papua menolak Otsus, DOB dan menuntut penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan mendesak kunjungan dewan tinggi HAM PBB.
)* Penulis Adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura-Papua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-------------------------------------- ----