LINDUNGI PRIBUMI, HENTIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA.

banner 468x60
Abet mote

Oleh: abet mote
NABIRE,JALAPAPUA.COM-OPINI-Kedaulatan komunal/masyarakat adat di seluruh dunia dilanggar. Habitat dirusak dan masyarakat adat terusir dari tanah asalnya. Masyarakat adat hanya mencapai 5% dari populasi dunia, tetapi mereka melindungi 80% dari semua keanekaragaman hayati di Bumi. Cara hidup dan pengetahuan mereka tentang alam memiliki nilai yang sangat diperlukan dalam memerangi krisis iklim dan ekologi.


Keluhan eksploitasi Belanda, Eropa dan Barat yang menjadi penyebab penting dari hal ini. Dalam perang melawan ini, hingga 200 penduduk asli kehilangan nyawa setiap tahun. Ini adalah pertarungan melawan: Ekosida yang dilakukan oleh perusahaan kami; Penambangan bahan mentah yang dibiayai oleh bank kami; Penebangan (ilegal) yang disebabkan oleh perkebunan kedelai untuk memberi makan ternak kita; Penghancuran produksi minyak yang didanai oleh dana pensiun kami. Perjuangan mereka sangat terkait dengan perjuangan kami.


Tidak dapat diterima bahwa perusakan, pencemaran dan kekerasan yang dilarang di sini terjadi di tanah orang lain. Kita harus memerangi pemikiran superioritas dengan solidaritas. Kita harus mengakui pengetahuan dan kedaulatan Komunal masyarakat adat di seluruh dunia.



Kemerdekaan untuk Papua Barat

Pada tahun 1962, Belanda menyerahkan kedaulatan Papua Barat kepada Indonesia. Ini terjadi bertentangan dengan kesepakatan dan keinginan orang Papua. Masa lalu kolonial Belanda tidak diragukan lagi menjadi salah satu penyebab Papua Barat berada di tangan Indonesia. Kita tidak bisa lari dari masa lalu itu.


Penduduk Asli Papua di Papua Barat telah terancam selama beberapa dekade oleh pertambangan, polusi, penebangan (ilegal) dan perkebunan kelapa sawit. Pelanggaran berat hak asasi manusia sedang terjadi akibat lebih dari 500.000 orang Papua menjadi korban kekerasan mematikan oleh negara Indonesia. Perusahaan juga menggunakan intimidasi dan ancaman kekerasan untuk mengusir orang Papua dari negara mereka.


Sementara pertarungan semakin intensif dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Indonesia telah memutus akses Internet ke Papua dan telah menolak pengamat internasional, termasuk LSM dan jurnalis, akses gratis ke Papua Barat.


Kami mendukung kampanye Free West Papua dan mendukung seruan untuk kebebasan dan penentuan nasib sendiri bagi orang Papua itu faktual. lanjut;


Seluruh akar rumput orang asli papua dan, generasi Papua mereka tidak lagi memiliki identitas ganda. Mereka telah tinggalkan identas Melayu atau identitas keindonesiannya, dan menggantikannya dengan identitas Melanesia asli. Dengan identitas politik yang faktualnya maka, mereka berani kampanyekan ” kami bukan merah putih, kami bintang kejora. Kami bukan Melayu, kami Melanesia “.


Kemudian Sampai hari ini tahun 2021 Masa resim identitas politik jokowi belum berhasil terus mengancam kedaulatan negara di Papua barat mohong di balik fakta{NGDUGA-INTAN JAYA ada dalam ganggaman ber’operasi oleh TNI/POLRI}, kini hanya ada Iramah busuk, Presiden Jokowi pun komitmen dengan janjinya menuntaskan kasus – kasus pelanggaran HAM Berat di Papua.
Harapan itu muncul di Tahun 2016. Waktu itu, saya berharap 
kasus Wasior berdarah 2001, 
kasus Wamena berdarah 2003, dan kasus Paniaiberdarah 2014, harus salah satunya tuntas diselesaikan melalui putusan pengadilan.


Namun harapan saya itu putuskan. Presiden Jokowi sakian lama basibuk dengan ancaman kaum radikalis dan intolerasi yang mengusung negara khilafah, untuk men” suriah” kan Indonesia, membuat komitmen menyelesaikan isu HAM Papua kehilangan perhatian dan momentum dari beliau. Presiden jokowi berada pada posisi dilemma. Presiden butuh dukungan dan kesolidan aparat keamanan untuk menghancurkan kaum kadrun radikalis khilafah islamiyah indomi. Karena itu, Isu HAM Papua tidak disentuh demi merawat dukungan aparat keamaman terhadap posisi kekuasaannya.


Inilah harga yang harus di bayar Presiden Jokowi. Mahasiswa dan generasi muda Papua sudah menyatakan secara terbuka bahwa Melanesia adalah identas politiknya melanesia asli. Mereka sudah menolak identitas Melayu atau Identitas keindonesiannya. Mereka ingin merdeka dan berdaulat penuh. Ingin memiliki negara dengan identitas politik melanesia keaslian itu sendiri.


Semua gerakan di papua dan gerakan mahasiswa adalah generasi muda Papua menuntut Penentuan Nasib Sendiri, hari ini semakin masif. Dari kunjungan saya ke beberapa kota studi Mahasiswa dan pelajar Papua di Indonesia dan di luar negeri, saya temukan mereka semua mayoritas sudah satu narasi. Narasinya ” kami Papua itu Melanesia, kami harus menentukan nasibnya sendiri yaitu PAPUA harus lepas dari bingkai NKRI. “


Narasi tunggal orang asli papua dan mahasiswa Papua bahwa identitas Melanesia adalah identitas politik faktual, sudah terekam di benak mereka. Bagi mereka, Papua berhak menentukan nasib sendiri. Gerakan politik mereka dengan menyuarakan hak penentuan nasibnya sendiri semakin mendapat momentum ketika Pemerintah Indonesia tetapkan status Teroris kepada KKB Papua.


Kebijakan Presiden Jokowi dan administrasinya yang cukup strategis dengan tujuan baik untuk kendalikan keamanan dan situasi politik di Papua, justru menjadi bumerang. Kebijakan ini ibarat ingin memadamkan kobaran api dengan menyiram bensin. Sebuah kebijakan yang semakin mengentalkan atau mengeraskan hati orang Papua untuk menolak identas keindonesiannya dan meninggalkannya.


Di wilayah Pegunungan Tengah Papua, yang menjadi locus utama implementasi kebijakan pelebelan Terorisme, saya dapat laporan bahwa identitas keindonesian sudah mulai pudar dan hilang di kalangan mayoritas orang asli Papua. Identitas politik Melanesia sudah terkonsolidasi dan sudah diterimah sebagai indentas politik yang baru di selurush pelosok tanah air west papua melanesia bukan melayu indomi.


Di wilayah pesisir pantai atau wilayah dataran rendah Papua, identas politik Melanesia semakin menguat dan semakin terkonsolidasi. Mahasiswa, pelajar dan generasi muda Papua semakin berani menyuarakan identas politik faktual di melanesia papua. Dengan kebijakan stigmanisasi atau lebelisasi Terorisme terhadap KKB, Pemerintah telah memberikan ” obat kuat ” kepada generasi muda Papua dan elemen – elemen pro Papua merdeka untuk memuluskan agenda politiknya.


Di era Presiden Jokowi inilah, mahasiswa, pelajar dan generasi muda Papua telah menemukan adanya peluang bagi Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. mahasiswa papua Pelebelan Terorisme terhadap KKB Papua adalah aset politik dan alat propoganda untuk mewujudkan kemerdekan Papua.


Akhirnya, saya harus jujur katakan bahwa para pembantu Presiden Jokowi, yakni MenkopolhukamMahfud MD dan kepala BNPT Boy Rafly Amar, telah membuat hubungan Jakarta – Papua semakin memburuk dan tinggal menunggu waktu saja Indonesia akan kehilangan dari tanah airwest Papua.




Penulis Adalah Aktivis komunal Abet Mote

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-------------------------------------- ----