Opini  

Pemekaran Distrik, Kabupaten dan Provinsi di Papua: Analisa Konteks Kajian Faktual Era Otsus di Papua

banner 468x60

Oleh : Maikel Gobai

Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah tidak terpisah dari produk Otonomi khusus Jilid I & II, serta Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan bagian hasil produksi otonomi khusus jiliid II karena pemekaran Daerah Otonomi Daerah (DOB) tidak terlepas dengan undang-undang otonomi khusuis No. 2 Tahun 2021 perubahan atas undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001 yang dipaksakan oleh Jakarta untuk diterapkan di Papua.

Oleh sebab itu, pemekaran daerah Otonomi Baru (DOB) yang di gencarkan ini adalah kebijakan hanya sepihak elit Jakarta dan elit politik lokal Papua dengan kepentingan perluasan basis invasi militer, transmigrasi, investasi asing dan perluasan budaya barat ke Papua. Kami melihat dengan kebijakan negara Indonesia tanpa mempertimbangkan sudut pandang rakyat Papua tentang pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua.

Maka dengan itu, kecenderungan elit politik Jakarta bersama elit politik Papua menjadi kontradiksi pandangan terhadap rakyat Papua karena kebijakan itu bukan murni aspirasi rakyat Papua tetapi segelintir elit politik yang mempunyai kepentingan jabatan dan kekuasaan baru serta akan haus jabatan dan kekuasaa di Papua.

Sehinggga kami rakyat Papua melihat dengan dua provinsi Papua dan Papua Barat saja banyak merciptakan pelanggaran HAM di Papua dan kami rakyat Papua memandang pemekaran sebagai terminal pemusnahan ras dan etnis orang asli Papua.

Ketika pemekaran itu dimekarkan, niscaya akan melakukan KODIM, KODAM, BATALYON, POLDA, dan perluasan basis militer di Papua, karena militer salah satu pelaku kekerasan terbesar di Papua dan kita bisa lihat faktanya, (67 ribuh penggungsi tercipta) di Nduga, Intan Jaya, Oksibil Kiwirok, Maybrad, Yahukimo, dan Puncak Jaya akibat dari pada operasi militer yaitu TNI/Porli Indonesia.

Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) merupakan instrument politik pecah belah sesama orang Papua dan pemekaran alat diskriminasi rasial sesama rakyat pribumi Papua.

Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) instrument Jakarta untuk menghancurkan eksistensi kehidupan rakyat Papua serta menghancurkan sumber daya alam. Maka dengan gempuran politik Jakarta melangengkan kepentingan. Sebab seluruh rakyat Papua dengan tegas tolak DOB 100% di atas Tanah Leluhur Orang Papua.

A. Otonomi Jilid Pertama Sebagai Pelajaran Bagi Rakyat Papua Secara Universal

Wilayah Papua barat merupakan wilayah telah menjadi statusnya masih dalam perebutan akan sumber daya alam (SDA) secara universal baik itu global maupun regional oleh kepentingan para penguasa dan para pemodal kapitalisme dan imprialisme.

Di awal otonomi khusus yang pertama hadir di Papua sejak tahun 2001 berbagai gula-gula manis Jakarta telah ada di Papua melalui elit politik lokal dengan banyak tawaran yang bersifat lembut biadaban.

Karena dengan pentingkan dan akan haus jabatan dan kekuasaan sehingga para elit lokal Papua meneriman semua tawaran Jakarta untuk menguasai semua sektor.

Maka dengan itu, sebagai konsekuensi logis atas perinjinan para elit lokal, terbukti hari ini bahwa beberapa tidak sengan-segan mencuri, merampok, memperkosa dan merampas sumber daya alam Papua apalagi sedang eksproitasi suber daya alam di Papua Barat

Sehingga seluruh rakyat Papua menyatakan bahwa Kedudukan Indonesia di Papua adalah ilegal, status kedudukan negara Indonesia di Papua telah menjadi aktor perampasan dan merampok serta pencuri sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Orang Asli Papua.

Sebagai alhasilnya seluruh persenjataan yang dimiliki oleh negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan lain telah kontribusikan kepada negara Indonesia untuk digunakan mengusir, membantai dan memusnahkan Orang Asli Papua yang punya sumber daya alam (SDA) dan melakukan pembesaran dengan kawasan militer sebagai hasil mitra kerja yang didorong oleh perampasan Sumber daya Alam (SDA) di Papua Barat.

Bukan permasalahan itu saja, banyak persoalan yang telah hadapi oleh rakyat Papua dalam era Otonomi Khusus di Papua.

Akar persoalan yang dihadapi oleh akar rumput rakyat Papua adalah sebagai berikut :

1. Persoalan Hak Manifesto Politik dan Ideologi Papua Barat Era Otonomi Khusus (Otsus)

Perkembangan masalah hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat di era Otonomi Khusus.

Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia telah tercatat bahwa bangsa Papua telah merdeka sejak tahun 1961 pada bulan desember dan saat itu juga sudah dilengkapi dengan berbagai perlengkapan seperti bendera, sembohyang, lagu kebangsaan. Namun perkembangan setelah otonomi khusus jilid pertama di sahkan, semua ruang pergerakan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua telah ditutupi dengan berbagai kekuatan negara Indonesia.

Kemudian sejak itu, para kapitalis dan imperialis luar tetapkan status Papua sebagai daerah perebutan dengan demikian permasalahan masalah Papua pernah lakukan berbagai perundingan dengan negara kepentingan akan pentingnya ekonomi di berbagai meja bundaran namun sampai saat ini belum selesai.

2. Persoalan Pendidikan Era Otonomi Khusus (Otsus)

Pasal 34 ayat (3) huruf e UU Otsus Papua menyatakan mulai tahun 2001 hingga tahun 2021 Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan “penerimaan khusus” yang besarnya setara 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. “Penerimaan khusus” itu dikucurkan terutama untuk memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Papua. 

Dengan itu, pemekaran bukan solusi satu-satu dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua namun pemekaran merupakan salah satu solusi marginalisasi pendudukan asli Papua ke tempat yang tak layak dan harus di tinggal oleh rakyat Papua .

Sebagai konsiderasi dalam yang perlu ditimbangkan dari dinamika perkembangan saat ini di Papua sebagai berikut :

a. Lemahnya pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama mengenai dinamika perkembangan Papua saat ini bahwa sebagai pokok persoalan yang perlu disoal oleh seluruh komponen yang ada di Papua (rakyat) adalah lemahnya Sumber daya manusia (SDM). Nah, sekarang munculkan pertanyaan kepada kaum kapitalis birokrat Indonesia saat ini.

b. Sejak kapan menyediakan pendidikan gratis di Papua?

Dikarenakan yang menjadi asas pedoman dalam tindakan kaum kapitalis birokrat saat ini bahwa dalam satu provinsi saja kepemimpinan yang buruk jauh dari memang harus dijalankan oleh pemimpin-pemimpin, hal ini yang terjadi di kabupaten pengunungan saat ini di Papua di balik itu malah minta pemekaran provinsi baru lagi.

Seolah-olah pradigma kaum kapitalis birokrat seperti ini sangat sulit dalam proses pengambilan kebijakan (policy) sebagai ekselerasi kemakmuran dan kesejahteraan serta selamatkan masyarakat, rakyat dan sumber daya alam Papua.

3. Persoalan Kesehatan Era Otonomi Khusus (Otsus)

Perkembangan masalah kesehatan di era otonomi khusus di Papua pada Pasal 34 ayat (3) huruf e UU Otsus Papua menyatakan mulai tahun 2001 hingga tahun 2021 Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan “penerimaan khusus” yang besarnya setara 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. “Penerimaan khusus” itu dikucurkan terutama untuk memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Papua.

Dengan itu kami rakyat Papua pada umumnya meminta Pemerintah Indonesia mulai memikirkan kebijakan berikutnya terhadap Papua setelah 2021. Pemerintah Indonesia harus membuat keputusan yang jelas terkait kemungkinan pemberlakuan kewenangan Otsus dan Dana Otsus berlanjut, ataukah hanya memberikan kewenangan Otsus tanpa disertai kucuran Dana Otsus! Ataukah ada tawaran lain dari Pemerintah Indonesia! Kini semua kebijakan dan keputusan ada pada Pemerintah Indonesia.

Penulis mengingatkan para pemangku kepentingan politik di Papua sudah terlebih dahulu menawarkan alternatif kelanjutan Otsus Papua pasca berakhirnya Dana Otsus Papua pada 2021. Sejak 2013 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, DPRP, maupun Majelis Rakyat Papua (MRP) telah mendorong draft rancangan Undang-Undang Otsus Plus sebagai alternatif kelanjutan Otsus Papua pasca 2021.

Draft rancangan Undang-Undang Otsus Plus itu antara lain menawarkan alternatif kelanjutan Otsus Papua dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dan tegas bagi Pemprov Papua untuk mengelola kekayaan alamnya. Akan tetapi, tawaran alternatif solusi Otsus Papua pasca berakhirnya masa kucuran Dana Otsus itu tidak ditanggapi Pemerintah Indonesia.

“Draf UU Otsus Plus itu sebenarnya bukan masalah anggaran tapi meminta kewenangan lebih. Selama ini izin perkebunanan, kehutanan, pertambangan dan lainnya dikeluarkan pemerintah pusat. Draf UU Otsus Plus itu 80 persen lebih pada kewenangan.

Lahirnya draft rancangan UU Otsus Plus karena menilai banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua tidak bisa dijalankan Pemprov Papua. Kewenangan khusus yang efektif dijalankan Pemprov hanyalah mengelola kucuran Dana Otsus.

Draft rancangan UU Otsus Plus juga lahir karena banyaknya amanat UU Otsus yang tidak dijalankan. Wonda mencontohkan upaya berbagai pemangku kepentingan politik di Papua menjalankan amanat pembentukan partai politik lokal yang tidak pernah ditanggapi Pemerintah Indonesia.

Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus Partai lokal sejak beberapa tahun lalu. Akan tetapi, (pemberlakuan Perdasus Partai Lokal terhambat proses) konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang hingga belum ada jawaban. Hingga kini, baru dua amanat UU Otsus yang terlaksana, yaitu pembentukan MRP dan pemilihan anggota DPRP melalui pengangkatan.

4. Persoalan Sosial dan Budaya Era Otonomi Khusus (Otsus)

Perkembangan permalahan sosial dan budaya di era Otonomi khusus di Papua.

Kebudayaan dan sosial yang sebenarnya telah dimakan oleh kebudayaan modern. Untuk itu, kebudayaan dan sosial yang sebenarnya akan penulis ulas di bawah:

Teori komunal tradisional secara analisis dalam khas etimologi komunal artinya masyarakat atau rakyat sedangkan tradisional di bagi menjadi dua kata yaitu tradisi dan onal. Kemuadian diartikan masing-masing yaitu tradisi merupakan suatu kebudayaan yang melekat pada suatu komunitas masyarakat sedangkan onal merupakan menujukkan bahwa kebiasaan pada umum daerahnya.

Secara universalitas diartikan bahwa komunal tradisional adalah kulturalitas yang dipegan oleh komunitas masyarakat di suatu wilayah pelosok Papua tanpa berpengaruh atau intervensi oleh budaya luar.

Doktrin kebiasaan komunal tradisional di suatu wilayah merupakan doktrin yang memiliki kapatibel dalam produksi nilai-nilai budaya secara kualitas dan kuantitasnya .

Teori Komunal Tradisional di Kuasai Oleh Teori Moderenisasi

Peran teori modernisasi yang mampu menimbulkan dampak negatif lawan teori komunal tradisional.

Peran teori modernisasi adalah teori yang mampu menampakan sebuah dampak negatif kepada suatu output nilai-nilai komunal tradisional yang telah di outcomekan sesuai dengan doktrin yang telah dialami oleh suatu komunitas masyarakat setempat.

Secara prevalensi namberik penguasaa pengubah menampakkan dampak negatif merupakan suatu prosedur yang subtansial oleh kebijakan tertentu yang bermotif penjajah .

Dengan ini kita klarifikasi fase-fase penguasaan yang mampu menimbulkan dampak negatif yakni :

1. Pada zaman 100-an tahun yang lalu orang bangsa belanda masuk ke pelosok Papua dengan membawa teori anti kebudayaan asli oleh komunitas masyarakat setempat yang berdomisili di pelosok Papua. Sebagai kausalitas yang nampak ialah sebuah fenomena kebiasaan budaya mula telah secara berlahan mulai terpencar hilang seluruh pelosok Papua.

2. Pada zaman 75 tahun yang lalu setelah hadir pemerintah kolonial masih sistem budaya yang lahirkan oleh teori komunal tradisional berlaku, namun ketika reformasi dalam kebijakan daerah otonomi khusus melalui UU 12 tahun 2001 sudah mulai berubah fenomena kebiasaan kultur sosial hilang secara terpencar di pelosok Papua sehingga sudah di kerahkan dalam budaya luar kebiasaan orang Papua sehingga kebudayaan pun mulai termerosot nilai-nilai budaya yang memang harus jalan di kalangan sosial.

Secara numberik fase-fase yang telah dirubah sesuai filosofi budaya yang di doktrik oleh teori modernisasi adalah sebagai berikut:

a. Busana adat

(1) Advise/nasehat orang tua sudah di rubah menjadi motivasi doktor, (2) koteka dan moge dirubah menjadi rok dan celana jin.

b. Makanan

(1) temu (eto) diganti menjadi gula, (2) ubi jalar (nota) diganti menjadi beras atau nasi, (3) sayur hitam (digiyo) diganti dengan menjadi super atau mie, (dll).

Fenomena perkembangan kebudayaan sosial Papua yang telah dipengaruhi oleh doktrin modernisasi sebagai kesimpulan dari konteks di atas bahwa :

Sebuah saran sesuai dengan konteks di atas maka direstorasikan kembali kepada mula doktrin kumunal tradisional ditimbulkan oleh teori modernisasi di pelosok Papua.

Prosedur yang harus tindak adalah bagaimana kinerja pemerintah yang harus dikerahkan melalui program pemerintah daerah masing-masing kabupaten kota di wilayah Papua bersifat kearifan lokal.

Sebuah konteks di atas sesuai ramalan penulis yang memang lebih jauh dari realita di seluruh Papua sehingga penulis juga mengharapkan bahwa bagaimana maklum menjadi material yang harus dikembangkan sebagai mana mestinya.

5. Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia Era Otonomi Khusus (Otsus)

Perkembangan penggunaan Hukum dan HAM di era Otonomi serta penjelasan Hukum dan Ham.

Hukum dan Ham adalah suatu produk yang mampu melindungi dan mengayomi seluruh akar rumput rakyat bangsa, kemudian Hak Asasi manusia (HAM) merupakan sebuah hal konkrit yang melekat pada setiap insan untuk melakukan berbagai hal yang harus manusia memberlakukan. Namun kebiadaban kelakuan TNI/Porli di Papua saat ini, telah menjadi tempat memburuh rakyat yang tidak bersalah.

Lembaga penegak hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia jangan buta-buta dalam menyikapi pelanggaran HAM berat ini, lembaga penegak hukum harus memberi hukuman yang berat kepada TNI/Porli dan mesti dipecat jabatan mereka dari TNI/Porli. TNI/Porli ini dinilai terbukti dengan nyata melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Membandingkan kejahatan pembunuhan oleh TNI/Porli jelas tidak mudah, bukan apple to apple. Namun TNI/Porli adalah representasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembunuhan dan melukai rasa keadilan banyak masyarakat sipil di Papua.

Satu poin sangat penting dari perspektif psikologi forensik adalah bagaimana Majelis Hakim, Jaksa dan institusi HAM Negara Indonesia harus memberi dan menjatuhkan hukuman berat kepada TNI/Porli serta pecat jabatan mereka sebagai TNI/Porli. Karena telah terjadi bias dalam mempersepsikan pembunuhan kepada manusia yang tak bersalah.

Pembunuhan berantai dari TNI/Porli meninggalkan korban secara nyata di mata dunia tidak hanya kehilangan nyawa mereka yang tak bersalah melainkan korban peristiwa pembunuhan tewas sekian banyak lubang tembakan butir-butir peluru di tubuh rakyat, penyerangan yang TNI/Porli berlakukan di seluruh Tanah Papua mewujudkan dramatis, brutal dan horror.

Apalagi, TNI/Porli di Tanah Papua (Bumi Cendrawasih) tidak pernah sekali berkesempatan menyodorkan senyum kepada masyarakat luas di Tanah Papua (Bumi Manusia Melanesia) tetapi TNI/Porli tetap menjalankan tugas dan wewenang mereka hanya ada kesempatan untuk membunuh, menindas, memerkosa dan lain-lain kepada masyarakat yang tak bersalah dengan butir-butir peluru yang tajam serta selalu mengenakan seragam militer yang terasosiakan kekerasan TNI/Porli di Tanah Papua.

TNI/Porli di Tanah Papua adalah para monster, para peredator, para karnivora, para pembunuh, para pemerkosa, para iblis, para kolonial, para penindas, para teror, para pencuri, para penyiksa bahkan kanibal yang tidak sedikit pun punya belas kasih sayang dan sifat kemanusiaan tidak ada sama seperti binatang. TNI/Porli harus mengancap sebagai manusia pengisap darah di Tanah Papua.

Faktanya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu bahkan dari hari ke hari masa lalu sampai masa yang dewasa sekarang ini TNI/Porli di Tanah Papua selalu saja melakukan pembunuhan dan menghilangkan nyawa terhadap masyarakat bangsa Papua yang tidak bersalah, itulah kelakuan TNI/Porli Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sama saja dengan Negara Kesatuan Republik Iblis (NKRI).

Akibat kekejian yang melancarkan oleh TNI/Porli terhadap masyarakat selama masa dulu hingga masa dewasa tanpa batas dan tiada henti sesuai hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seiring dengan langka itu pula geger pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembunuhan semestinya tidak dibingkai hanya sebatas sebagai penyerangan TNI/Porli dilancarkan, peristiwa berdarah tersebut jika ditarik kebelakang menghadirkan latar situasi yang dijelaskan lewat butir-butir peluru TNI/Porli yang menembusi jiwa-jiwa manusia melanesia yang tak bersalah di Tanah Papua itu menunjukan penderitaan rakyat bangsa Papua di bumi Cendrawasih.

Akibat vakumnya hukum dan norma keteraturan yang tidak berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sejenisnya, bisa dengan mudah mendorong siapapun menjadi pelaku pelanggaran hukum bahkan kejahatan.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pembiaran oleh pihak yang semestinya bertanggungjawab menegakkan hukum melupakan paling dasar bagi munculnya tindakan-tindakan melawan hukum karena hukum di Negara Indonesia ini sama sekali tidak berlaku, sehingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga dianggap biasa-biasa saja di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Penembakan berantai oleh TNI/Porli di Kabupaten Paniai dan di seluruh Tanah Papua terhadap masyarakat setempat ini berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan TNI/Porli dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh manusia melanesia, ras, kelompok etnis, kelompok agama dan lain-lain di Tanah Papua yang manusia melanesia cintai.

Kehidupan sehari-hari di Tanah Papua dapat ditemukan pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua sehingga baik situasi seperti itu harus diketahui oleh Indonesia, PBB dan di belahan dunia. Lenyap lima nyawa sama artinya dengan hilangnya kehidupan semua manusia.

Pertanyaan dari kami rakyat Paniai pada khususnya dan pada umumnya Papua besar: apakah manusia di ciptakan oleh negara kolonial Indonesia?

6. Persoalan Perampasan Sumber Daya Alam Era Otonomi Khusus (Otsus)

Perampasan sumber daya alam Papua sebagaimana yang kita alami dan rasakan sejak massa pengakuan kemerdekaan negara Indonesia sampai tahun 1962 lebih mengusai ekploitasi kaum kapitalis Indonesia dan internasional Amerika di Papua eksistensi masih dalam ancaman kekuatan kaum kapitalis Indonesia dan Amerika di Papua .

Seperti kasusnya PT. Freeport Indonesia. Ulasan dasar hukum penambangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.

Pemahaman tentang sumber daya alam dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 bersifat reduksionis. Sumber daya alam lebih banyak dilihat sebagai komoditi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan mengartikan sumber daya tambang sebagai bahan galian (unsur kimia, mineral, biji dan batuan yang merupakan endapan alam) yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai dan dipergunakan negara untuk kemakmuran rakyat.

Selain pandangan reduksionis tentang sumber daya alam, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 lebih menitikberatkan perhatian pada eksploitasi (use-oriented) daripada kelestarian sumber daya tambang. Undang-undang ini hanya memberikan satu pasal ini hanya memberikan satu pasal perlindungan lingkungan dari kegiatan pertambangan.

Pengaturan tersebut bahkan hanya berlaku pada kegiatan pasca penambangan, dengan menyatakan bahwa “apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lain bagi masyarakat sekitarnya.” Dengan ketentuan semacam itu maka undang-undang ini kurang memberi perhatian pada upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungannya.

Selain itu juga perusahan-perusahan ilegal yang beroperasi di area Papua seperti: (a) perusahan kayu di kabupaten Nabire, (b) perusahan ilegal yang beroperasi di wilayah Degeuwo, (c) perusahan kelapa sawit yang sedang beroperasi di beberapa kabupaten di Papua seperti kabupaten Nabire di Wami dan kabupaten Mimika, kabupaten Sarmi, (d) perusahan minyak di Sorong.

Perusahan-perusahan seperti ini dimotori oleh kaum kapitalis Indonesia dan Amerika.

B. Seluruh Akar Rumput Rakyat Papua Tolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Dasar pemikiran akar rumput rakyat Papua atas tolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di papua.

Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di atas tanah Papua merupakan sama hal dengan rakyat membuka pintu untuk penusnahan dan pemubunuhan rakyat Papua sendiri.

Apalagi belum tuntas penyelesaian atas masalah kekerasan yang terjadi beberapa waktu terakhir di rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo kemudian Jokowi mengeluarkan rencana baru untuk pemekaran provinsi baru di Papua.

Majelis Rakyat Papua dan kelompok masyarakat sipil memastikan rencana tersebut bahwa mereka menilai pemekaran bukan merupakan solusi mendasar bagi persoalan-persoalan yang ada.

Ada banyak hal yang membuat orang Papua takut dan menentang rencana pemekaran. Bila pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mereka, tentu masalah yang ada akan ada terus.

Yang ditakutkan untuk memahami mengapa orang Papua mengkritisi atau menolak pemekaran, rakyat mencermati perdebatan publik di Papua terkait masalah itu, baik perdebatan sejak rencana pemekaran diumumkan pada 28 Oktober 2019 maupun perdebatan lama terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru.

Rakyat juga telah menemukan setidaknya ada beberapa hal yang ditakuti orang Papua dari agenda pemekaran tersebut: (1) marginalisasi dominasi penduduk dari luar dan marginalisasi Orang Asli Papua, (2) beban birokrasi biaya tinggi dan korupsi, (3) ekspansi korporasi dan perampasan tanah adat, hutan dan sumber daya lainnya, (4) teritorium militerisme dan represi negara, (5) perpecahan dan konflik antar kelompok di Papua, (6) rakyat akar rumput Papua memandang pemekaran sebagai strategi penaklukan dan penguasaan di atas rakyat dan tanah Papua.

Pemekaran Papua sebenarnya agenda lama pemerintah pusat. Menghadapi menguatnya konsolidasi gerakan Papua menuntut kemerdekaan pada awal reformasi, pemerintah melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 membagi Papua ke dalam tiga provinsi.

Karena ditentang orang Papua, akhirnya hanya pembentukan provinsi Papua Barat yang dilaksanakan bersamaan dengan sejumlah kabupaten baru.

Kini, di tengah menguatnya kembali perlawanan orang Papua, baik di dalam negeri maupun dalam lobi internasional, serta menjelang berakhirnya Otonomi Khusus Papua pada 2021, agenda pemekaran dihidupkan kembali.

Penolakan terhadap pemekaran itu semakin meluas karena dianggap sebagai strategi untuk memecah belah dan menguasai orang Papua dan akan memicu konflik berkepanjangan.

Dengarkan orang Papua

Tidak tepat mengatakan bahwa rakyat Papua yang mengkritisi rencana pemekaran versi Jakarta itu menolak perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Sebaliknya, mereka justru mengingatkan pemerintah untuk fokus kepada agenda-agenda mendesak.

Kelalaian pemerintah masih mengabaikan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk mengatasi masalah sejarah politik, diskriminasi dan marginalisasi masyarakat Papua, kegagalan pembangunan, serta pelanggaran HAM selama puluhan tahun. 

Pemerintah juga belum mengutamakan dan melaksanakan amanat-amanat kunci dari Undang-Undang Otonomi Khusus, seperti pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta kebijakan afirmatif penghormatan, perlindungan, serta pemberdayaan penduduk asli Papua. Bahkan kualitas pembangunan di kabupaten-kabupaten baru pun belum mengalami perbaikan sehingga belum ada kemajuan 1 langka pun.

Rakyat Papua berharap kali ini Pemerintah pusat sungguh-sungguh mendengarkan semua aspirasi orang Papua.

Sikap pemerintah yang tidak mendengarkan protes orang Papua dalam dialog yang konstruktif menunjukkan adanya agenda terselubung dan ketidaktulusan untuk mulai menyelesaikan persoalan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh.

Pada hal sudah lama rakyat Papua selalu berbicara tanpa di dengar oleh pemerintah pusat (Jakarta).

*) Penulis adalah pemuda Papua yang pemerhati rakyat.

        

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-------------------------------------- ----