Segala puji kehadirat Allah Bapak Surga Yesus Kristus yang telah mencurahkan rahmat dan Pertolongan. Yang telah memberikan kita Hidup serta Hikmat, dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya dan tetap menjalankan semua perintah Tuhan Mewarisi Bumi.
Yang Saya Hormati:
PANGLIMA TNPB, TPNPB, TRWP. dan DM_TPNPB.
Panglima Seluruh Kodap
BATALYON Kompi, Dan Seluruh Pos-Pos
Kaum Wanita
Para Staf-Staf
Para Delegasi
Hadirin yang berbahagia
Syalom.!
Selamat pagi !!!
Sebelum Dan Setelah Deklarasi 1 Desember 1961 Yang Berlanjut Kepada Proklamasi Kemerdekaan 1 Juli 1971, Rakyat Bersama TPN Menghadapi Indonesia Dan Sekutunya Yang Berusaha Keras Menjajah Bangsa Papua Barat.
Perjuangan Ini Mulai Menunjukkan Hasil Yang Positif Berkat Adanya Dukungan Dari Rakyat Dan Kepercayaan Diri Yang Kuat, Semangat Pantang Menyerah, Berjuang Tanpa Pamrih Dengan Tekad Merdeka Atau Mati, Yaitu Dengan Cara Kebenaran Karena Berpegang Teguh Pada Prinsip Kepentingan Negara Dan Bangsa.
Pada 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Victoria – Papua Barat, dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua.
Dalam Proklamasih Kemerdekaan Di Waris Victoria 1 Juli 1971 Inilah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Membagi Beberapa Komando Daerah Pertahanan (KODAP) Di Berbagai Penjuruh Daerah Papua, Sekaligus Struktur Dan Peta Wilayah Pertahanan Masing- Masing. Dan Sahat Itu Sepakati 7 (Tuju) Markas Komando Daerah Militer (MAKODAM )TPN-Papua Barat., Yaitu Diantaranya Makodam Pemka IV Paniai.
West Papua Army Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat dan Bangsa Papua Sebagai Solusi Demokratis!
West Papua telah mendeklarasikan diri sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat pada 01 Desember 1961. Namun, Indonesia menganeksasi West Papua melalui program Trikora . Trikora adalah pintu awal masuknya operasi militer yang berdarah- darah. Semenjak itu, dan dalam kurun waktu 1961 Hingga kini 2023, ada sedikitnya 50 operasi militer dengan mobilisasi ribuan angkatan bersenjata ke Papua. Hasilnya lebih dari 500.000 orang Papua di bunuh.
Proses integrasi Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dilakukan dengan cara-cara represif dan bertentangan dengan hukum internasional. Dari 800an ribu jiwa penduduk Papua hanya 1025 orang (4 orang lainnya tidak ambil bagian) Tiga tahun sesudah Pepera, Proglamasi kedua Kemerdekan tercetus. Peristiwa itu terjadi Pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua Niugini, yang disebut (Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Papua Barat, “Marvik”.
Selain itu, Freeport hadir di tanah Papua pada tahun 1967, padahal Pepera belum lagi dilaksanakan. Itu menjelaskan bahwa perebutan wilayah Papua bermotif perebutan sumber-sumber ekonomi.
Freeport berdiri sejak 60 tahun lalu. Selama itu juga tidak ada kesejahteraan bagi manusia di sekitarnya. Freeport justru telah mematikan 23.000 ha hutan, mengakibatkan Sungai meluap karena endapan tailing yang termasuk kategori limbah (Bahan Beracun Berbahaya).
Selain itu, penduduk asli semakin tersingkir (marginalisasi), tanah adat . mereka dirampas. Masuknya Freeport hanya memberi ruang bagi. aparat keamanan. membangun bisnisnya, membantai, menculik, memperkosa, menganiaya rakyat Papua dan membakar kampung-kampung guna menjaga basis-basis Operasi modal. PT. Freeport dan pemilik modal besar Amerika serta kolonialisme dan militerisme Indonesia di West Papua merupakan satu kesatuan yang menjunjung rangkaian penindasan yang sistematis di West Papua.
Negara digunakan sebagai alat kelompok pemodal yang sedang berkuasa untuk melegalkan penindasan di tanah Papua. Amerika merupakan dalang di balik New York Agreement yang tidak melibatkan orang Papua dan pratek Pepera yang manipulatif serta tidak demokratis dan pembantaian Rakyat Bangsa Papua Barat dari tahun 1963 hingga kini dalam skala tertentu.
Semenjak Hak manifesto kemerdekaan West Papua di klaim oleh Indonesia terjadi-nya beragam operasi militer yang dilancarkan oleh kolonial Indonesia untuk membungkam gerakan perlawanan Rakyat West Papua yang menolak kehadiran Indonesia dengan kekuasaan Investasi, saham, politik kolonial, militerisme, Imprealisme di tanah West Papua. Alat Negara dalam menumpas rakyat West Papua saat ini adalah Militer menjadi satu-satu-nya tameng untuk berhadapan dengan Rakyat West Papua.
Dari masa kepemimpinan Ir.Soekarno hingga Jokowi /JK, Militer tetap menjadi alat yang paling reaksioner dalam menghadapi gejolak perlawanan Rakyat West Papua. Ratusan ribu nyawa Rakyat West Papua telah hilang oleh kebiadaban Militer Indonesia. Dengan itu pun, Aspirasi dan ruang demokrasi untuk rakyat Papua sedang dibungkam habis-habisan oleh kolonial Indonesia.
Hingga saat ini, gerakan-gerakan perlawanan Rakyat West Pepua terus dibungkam dengan berbagai skenario dan tekanan, intimidasi serta teror untuk mengekang aktifitas perlawanan Rakyat. Hal ini dilakukan oleh Indonesia untuk tetap mengamanan West Papua menjadi bagian tidak terpisahkan. dari Indonesia. Pada hal status potilik rakyat West Papua belum terselesaikan.
Hal tersebut merupakan sebuah cerminan daripada kolaborasi Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme yang diaplikasikan melalui praktik penggabungan paksa ‘ . West Papua ke dalam bingkai Repbulik Indonesia tanpa memberikan kebebasan bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya
Maka, rakyat West Papua yang diwakili oleh ULMWP, West Papua Army bertepatan dengan momentum Perigatan 1 juli 1971 Proglamasi sebagai hari Manifesto Politik Kemerdekaan Rakyat dan Bangsa West Papua menyeruhkan kepada Perserikatan bangsa-bangs (PBB) dan Rezim Jokowi/Jk untuk segera:
1). Mengakui bangsa West Papua telah merdeka sejak Desember 1961 dan kembalikan hak Manifesto politik Bangsa West Papua;
2) Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua, Tarik Militer organik dan non-organik dari seluruh tanah air West Papua;
3). Tutup Freeport, BP. LNG Tangguh, MNC, Mifee, dan lainnya yang merupakan dalang kejahatan kemanusian diatas tanah Papua;
4). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, serta PBB wajib melakukan pelurusan sejarah dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa Papua;
5). PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang telah merdeka, pada 1 Desember 1961 sesuai mekanisme hokum Internasional;
6). Berikan Ruang yang demokratis dan akses bagi wartawan asing serta nasional di West Papua;
7). KTT Priodik II ULMWP Segera Terjadi;
8). Cabut Resolusi 2504 Hasil Pepera 1969;
9). kami rakyat Bangsa papua dan Tiga komando TNPB, TRWP, TNPB, TENTARA PAPUA BARAT mengakui ULMWP sebagai Representasi Perjuangan Bangsa Papua;
10). Mendesak Negara-negara di Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mengesahkan ULMWP sebagai anggota penuh (Full Members) di Melanesian Spearhead Group;
11). Mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Negara-Negara yang telah memberikan legitimasi dukungan terhadap hak sipil politik dan ekosob rakyat Papua di PBB;
12). mendukung tim loby yang telah loby keliling Pasifik di pimpin oleh MH dkk;
13). Kami juga sampaikan kepada keluarga besar Melanesia jangan menipu kami, cukup NKRI Menipu dan membunuh kami dari sejak 1963 sampai detik.
Ketika INDONESIA TIDAK MENGAMBIL TINDAK LANJUTI PERMINTAAN RAKYAT BANGSA PAPUA MAKA TENTARA PAPUA BARAT AKAN BERTINDAK ATAS KEBENARAN DI TANAH DARA.
Demikian Pernyatan Ini Dibuat dengan Sesunggu-Sunggunya Kami Ucapkan Banyak Terimakasih. Salam Pembebasan Nasional West Papua!
PANGLIMA TERTINGGI TENTARA PAPUA BARAT SORONG SAMPAI SAMARAI.
DAMIANUS RIMBA RIBUT MAGAI YOGI.
